Property Terbaik di Harga Paling Tepat

Kami akan selalu memberikan property terbaik yang bernilai tinggi dengan harga yang terus bergerak naik. Hubungi kami untuk mendapatkan property pilihan yang tepat sebagai investasi maupun penggunaan sendiri.

Primary Listing
  • Signature Park Grande

    Signature Park Grande

  • DeVins Puncak

    DeVins Puncak

The Primary Listing

The Primary Listing

Proyek-proyek terbaru dengan harga perdana
Read More
Properti Dijual

Properti Dijual

Rumah, Apartment, Ruko dan Office space siap pakai
Read More
Properti Disewakan

Properti Disewakan

Properti-properti disewakan ada disini
Read More
Properti Dicari

Properti Dicari

Daftarkan properti anda dan kirim saran anda disini.
Read More

Pajak-pajak Atas Transaksi Properti

Kasus Simulator SIM telah membuka mata sebagian dari kita tentang kasus penghindaran pajak atas transaksi properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan (18/06/2013) terungkap fakta mengejutkan, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 miliar di Semarang namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 miliar. Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 miliar.

Pangkal dari timbulnya selisih tersebut, dapat saja disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Baik penjual, pembeli maupun notaris seringkali tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar perhitungan pajak-pajak terkait properti tersebut. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tax evasion, yang merupakan tindakan melawan hukum. Untuk menghindari tuduhan telah melakukan tax evasion, perlulah kita ketahui tentang pajak-pajak yang berhubungan dengan properti.

Pajak-pajak yang terkait dengan penjualan properti dari penjual (baik developer maupun penjual properti bekas) kepada pembeli (pemakai langsung dan tidak untuk dijual kembali), paling tidak ada dua jenis: Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Apabila properti yang dijual tersebut termasuk properti yang dikategorikan sebagai barang mewah, maka akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Penghasilan yang bersifat final atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan kepada penjual dari hak tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008, atas penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Sedangkan pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari nilai pengalihan.

Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, kecuali: dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan; dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tidak dikenakan terhadap Orang Pribadi yang penghasilannya dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan nilai dibawah Rp 60 juta. PPh Final juga tidak dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah semenda dengan cara hibah yang dilakukan oleh Orang Pribadi pun tidak dikenakan PPh Final tersebut. Demikian halnya untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang dilakukan baik oleh Orang Pribadi maupun Badan. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan pun tidak dikenakan PPh Final ini.

PPN atas penjualan properti dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik berupa rumah, apartemen, kondominium maupun jenis-jenis lainnya. PPN terutang pada saat pembayaran uang muka maupun pada saat pelunasan pembelian. PPN akan dikenakan kepada Pembeli, dipungut oleh penjual dengan catatan penjual adalh Pengusaha Kena Pajak. Yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut.

Penyerahan bangunan tersebut tidak seluruhnya terutang PPN. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dibebaskan dari pengenaan PPN.

Sedangkan untuk pembelian rumah dengan kategori mewah, selain dikenakan PPN, pembeli akan dikenakan juga PPnBM. Kategori produk properti yang dikenakan PPnBM antara lain produk apartemen, town house, rumah mewah, kondominium. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, atas penjualan properti-properti tersebut dikenakan tarif sebesar 20%.

Mulai 1 Juni 2009, penyerahan bangunan yang terutang PPnBM hanya berdasarkan luas bangunan, yaitu luas bangunan dengan town house non strata title sebesar 350m2 atau lebih sedangkan apartemen, kondominium, town house dengan strata title yang memiliki luas 150m2 atau lebih.

PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu di atas. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar perorangan.

Sehingga bila kita cermati dari kasus simulator SIM di atas masih terdapat potensi pajak yang masih bisa digali. Atas transaksi di Semarang terdapat potensi PPN yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh Final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Dari transaksi properti di Depok terdapat potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja.

Yang harus diperhatikan baik oleh penjual maupun pembeli properti adalah pertama, memotong dan membayar PPh Final sesuai ketentuan. Kedua, memotong dan membayar PPN/PPnBM atas pengalihan tanah dan atau bangunan dengan harga jual/harga beli yang sebenarnya. Jika kedua syarat ini tidak diperhatikan maka hal tersebut merupakan penghindaran pajak sekaligus korupsi pajak yang bisa dikenakan hukuman pidana perpajakan. Mari kita jaga ketaatan kita dalam membayar pajak!. Bila anda ingin lebih aman, hubungi broker property kepercayaan anda, mereka akan membantu dan akan menjelaskan apa saja yang menjadi kewajiban anda sebagai pemilik properti.

NJOP 2014 Wilayah DKI

Pemprov DKI Jakarta memastikan sudah menerapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP 2014) bumi dan bangunan untuk tahun pajak 2014 atau mulai berlaku sejak Januari hingga Agustus tahun ini. Dinas Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan NJOP sejumlah wilayah di Jakarta, yang kenaikannya sangat tinggi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pajak Pemprov DKI Iwan Setiawandi menjelaskan, kenaikan NJOP hingga 140% itu berdasarkan Peraturan Gubernur No 175 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada Januari-Agustus tahun ini.

Berikut daftar NJOP 2014 sejumlah daerah di Jakarta:

  • Jalan Jend. Sudirman (Jakarta Selatan), naik jadi Rp 66,904 juta/m2 dari Rp 31,875 juta/m2
  • Jalan MT. Haryono (Jakarta Timur), naik jadi Rp 20,755 juta/m2 dari Rp 14,095 juta/m2
  • Jalan MH. Thamrin (Jakarta Pusat), naik jadi Rp 68,545 juta/m2 dari Rp 33,379 juta/m2
  • Jalan Hayam Wuruk (Jakarta Barat), naik jadi Rp 30,345 juta/m2 dari Rp 17,245 juta/m2
  • Jalan Mangga Dua Raya (Jakarta Utara), naik jadi Rp 33,445 juta/m2 dari Rp 16,155 juta/m2
  • Jalan Manggis Dalam II (Jakarta Selatan), naik jadi Rp 1,032 juta/m2 dari Rp 702 ribu/m2
  • Jalan Raya Pondok Gede (Jakarta Timur), naik jadi Rp 1,147 juta/m2 dari Rp 702 ribu/m2
  • Jalan Tanah Tinggi (Jakarta Pusat), naik jadi Rp 1,722 juta/m2 dari Rp 1,416 juta/m2
  • Jalan Kedaung Pulo (Jakarta Barat), naik jadi Rp 702 ribu/m2 dari Rp 394 ribu/m2
  • Jalan Kamal Muara (Jakarta Utara), naik jadi Rp 464 ribu/m2 dari Rp 285 ribu/m2

Kenaikan NJOP 2014 seluruh wilayah Jakarta besarannya setiap wilayah bervariasi, rata-rata untuk NJOP tanah naiknya 20%-140%. Sehingga kenaikan PBB yang harus dibayarkan setiap konsumen akan berbeda-beda tergantung wilayah, luas tanah, dan bangunan.

Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda menjelaskan bahwa NJOP di DKI Jakarta sudah 3-4 tahun tidak naik, sehingga wajar jika pemerintah DKI Jakarta menaikan NJOP pada tahun ini.

“Sebetulnya kalau melihat substansinya NJOP mesti naik, ini udah 3-4 tahun nggak naik, jadi wajar saja kalau naik. Tapi kalau langsung 3 tahun pasti orang kaget,” kata Ali saat ditemui di kantornya di Jakarta pekan lalu.